Politik Lokal dan Terorisme

murder

Oleh Difa Kusumadewi dan Rina Hutajulu

Hakim mengetuk palu, menandakan vonis hukuman 16 tahun yang dijatuhkan pada Yannas sah. Dia terbukti melakukan pembunuhan terencana pada karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dua tahun silam dalam aksi unjuk rasa memprotes PT RAPP yang dianggap sudah melakukan pelanggaran lingkungan. Tampaknya bukanlah suatu masalah bagi aktivis lingkungan bila dalam misinya harus melanggar hukum, meski memakan korban nyawa sekalipun.

Kejadian pembunuhan itu terjadi di Sei Kuat, Desa Lukit, Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Riau. Korban bernama Chaidir. Dia ditembak tiga kali dengan senapan  dan dibakar bersamaan dengan ekskavator yang biasa ia operasikan. Usai melakukan protesnya untuk membela lingkungan dan membunuh, Yannas melarikan diri selama dua tahun. Sementara sang korban hanyalah pegawai outsourcing yang bekerja sebagai operator alat berat untuk PT RAPP, memiliki seorang istri dan satu anak yang kini berusia tiga tahun.

Yannas kemudian tertangkap, dan dari mulutnya muncul pengakuan aksi demo didalangi oleh Serikat Tani Riau (STR) yang dipimpin oleh Muhammad Riduan. Yannas pula yang memberitahu Kepolisian bahwa otak di balik aksi demo anarkis itu adalah Riduan. Mendengar namanya disebut-sebut, pahlawan lingkungan Riduan menjadi pengecut dan memilih melarikan diri, tapi malah tertangkap di Bandar Lampung.

Sepak terjang Riduan sebagai aktivis lingkungan dan secara politis memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Buktinya melalui kelompok STR , kelompok akar rumput lokal, yang berhasil dia pengaruhi untuk menuntut ganti rugi lahan dari PT RAPP. Kelompok ini juga pernah memboyong sebagian dari warga lokal ke Jakarta untuk melakukan aksi jahit mulut di depan Gedung MPR/DPR/ DPD pada Desember 2011 sebagai bentuk protes terhadap PT RAPP yang dinilai sudah merambah hutan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter.

Kedekatan aktivis lingkungan dengan masyarakat lokal yang termarjinalkan, yang merasa tidak diperhatikan oleh pihak penguasa, sepertinya menjadi strategi tersendiri bagi mereka untuk bisa memuluskan rencana-rencana protes mereka atas nama menyelamatkan lingkungan. Memang apapun yang dipandang kaum awam sebagai aksi yang baik dilihat oleh mata, pastinya akan mudah mendapat dukungan.

Dukungan itu pun tampaknya Riduan dan kawan-kawan peroleh dari Senator Intsiawati Ayus, anggota DPD Riau. Ayus sangat memperhatikan isu lingkungan di Riau dan kritis terhadap kehadiran perusahaan-perusahaan yang dianggap mengeruk sumber daya alam dan merusak lingkungan tanah kelahirannya. Pengacara ini juga memiliki hubungan dengan inisiator gerakan Riau Merdeka (belakangan berganti nama menjadi Riau Berdaulat), Tabrani Rab. Ayus menghadiri peringatan 14 tahun Riau Berdaulat di kediaman Rab pada 15 Maret 2013 bersama sejumlah aktivis kampus dan lingkungan yang tidak disebutkan nama-namanya. Peristiwa ini menunjukkan ada hubungan khusus di antara mereka, entah itu berdasar pertemanan biasa atau persamaan sudut pandang politik.

Sekadar informasi, Riduan dan rekan-rekannya yang pernah bergabung di bawah bendera STR terang-terangan mengklaim bahwa pandangan politik mereka condong ke marxisme. Apakah Ayus memiliki pandangan yang sama dengan mereka, juga masih tanda tanya. Namun dalam program Praktik Forum Kerjasama Parlemen, para wakil rakyat termasuk Senator ini juga membangun relasi dengan dengan negara-negara yang berpaham politik kiri, di antaranya Peru, Chili, dan Bolivia (Walau hal tersut untuk saya pribadi tidak masalah).

Memang tidak ada pernyataan resmi dari Ayus apakah dia sungguh mendukung aksi demonstrasi melawan PT RAPP. Tim redaksi Citizen Daily sudah mengirimkan sejumlah pertanyaan melalui email dan pesan singkat mobile, tidak ada respon darinya. Sehingga sejauh ini kita bisa simpulkan tidak ada pernyataan yang bersifat menentang atapun mencekam aksi demonstrasi yang berbuntut kasus pembunuhan di atas dari politikus perempuan ini.

Pun kejadian aktivis melanggar hukum dalam upaya menunjukkan rasa cintanya pada lingkungan bukan kali ini saja terjadi. Cerita pengrusakkan peralatan milik perusahaan hanya ulah kecil. Satu contoh, dua aktivis lingkungan hidup, Anwar Sadat ST alias Sadat bin Satim (Direktur WALHI Sumatera Selatan) dan Dedek Chaniago bin Edi (Staf Pengelolaan Pengorganisasian WALHI Sumatera Selatan), diduga melakukan perusakan saat menggelar demo di Mapolda Sumsel pada 29 Januari 2013 dan dijerat dengan dakwaan pasal berlapis, yakni melanggar pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal tujuh tahun dan melanggar Pasal 160 KUHP yang diatur dalam dakwaan kedua.

Aksi mereka memang tidak berujung pada penghilangan nyawa, seperti yang terjadi di Riau. Namun, bukan berarti pengrusakan inventaris suatu perusahaan adalah perkara kecil. Sayangnya tidak ada komentar dari sesama aktivis lingkungan mengenai kasus di Riau. Mereka seakan kompak membisu terhadap kasus yang menelan korban satu nyawa tersebut, dan Polisi melihat kasus ini sebagai pembunuhan terencana. Dari aksi mereka merebaklah isu terorisme, sebab tindakan mereka lebih nampak sebagai aksi terorisme ketimbang aksi para aktivis yang memperjuangkan hak lingkungan dan masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pembunuhan berencana ini merupakan bentuk terorisme baru?

Menurut Loebby Loqman, pakar hukum dan keamanan negara, terorisme adalah kegiatan yang mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Aksi teror tidak ditujukan secara personal kepada korban. Aksi tersebut dilakukan untuk memberikan pesan tertentu kepada masyarakat, pemerintah, lembaga, atau instansi yang menjadi target pelaku.

Sementara Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6 dan Pasal 7, menyebutkan bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

  1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6)
  2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7)

Merujuk pada konstitusi, maka tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan para aktivis lingkungan di Riau belum dikategorikan sebagai tindakan terorisme oleh peradilan Indonesia. Namun jika motif para pelaku adalah untuk memberikan pesan tertentu dan menarik perhatian pihak yang menjadi target utama mereka, tidak aneh jika ada masyarakat yang bertanya-tanya apakah aksi-aksi tersebut merupakan bentuk teror baru.

Benar bahwa tidak semua aktivis melakukan aksi kekerasan. Memperjuangkan sesuatu yang dianggap benar jugalah hak manusia. Namun, ketika beberapa aktivis melakukan tindakan kriminal, tidak seharusnya masyarakat melakukan pembelaan. Tidak semestinya aksi-aksi heroik “pejuang” kemanusiaan dan lingkungan malah mematikan hak orang lain.

Artikel ini dipublikasikan di The Citizen Daily