Tahun Politik: Dari Politik Buka Kartu sampai Teori Konspirasi

 

Image

Oleh Difa Kusumadewi untuk Surat Rakyat

Menjelang pemilihan umum 2014, tahun 2013 menjadi tahun politik. Meskipun pemilihan umum akan berlangsung tahun depan, sudah mulai terlihat skema-skema politik dan kampanye dari para kandidat dan partai. Di tahun ini, berbagai kasus melanda partai-partai politik besar seperti Golkar, Demokrat, dan PKS, yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap partai dan kandidat presiden dari partai tersebut. Golkar tersangkut isu korupsi dan kasus Lapindo Brantas yang terkait kandidatnya, Aburizal Bakrie. Demokrat tersangkut kasus Hambalang. Sedangkan PKS tersangkut isu daging impor sapi yang baru-baru ini merebak di tanah air.

Partai-partai besar tidak hanya sibuk umbar prestasi dan janji, tetapi juga sibuk membersihkan diri. Karena sorotan sinis media dan publik terhadap partai-partai besar yang bermasalah, mereka ramai melakukan pembelaan. Partai besar seperti PKS melakukan pembelaan dengan teori konspirasi sebagai upaya membersihkan nama baik partai.  PKS membuat teori konspirasi bahwa ada pihak yang ingin menjebak PKS sehingga tersangkut kasus korupsi. Jelas teori konspirasi seperti ini harus bisa dibuktikan terlebih dahulu. Sampai saat ini teori tersebut masih lemah dan tidak didasari oleh bukti.

Pada tahun politik, yaitu tahun menjelang pemilihan umum, tidak aneh jika kasus-kasus yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap partai mulai terbuka. Kasus korupsi anggota DPR yang juga pengurus partai-partai besar mulai terungkap. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa DPR adalah lembaga yang  sering melakukan korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), politisi yang paling sering terindikasi korupsi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan dengan suara terbanyak membuat biaya pemilihan para kandidat membengkak. Sehingga, anggota legislatif yang terpilih bisa saja menggunakan posisinya di legislatif mendapatkan keuangan negara untuk terpilih lagi, atau melakukan deal politik. Namun apakah yang menyebabkan ‘kewajaran’ korupsi ini dibuka pada tahun-tahun politik?

Selain strategi mengambil hati dengan kampanye media, klaim keberhasilan dan prestasi, dan janji-janji kesejahteraan rakyat, tidak jarang partai politik juga membuka kartu partai lain. Menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika, yang diutarakan pada Republika terbitan 9 Januari 2013, politik saling sandera atau politik buka kartu seperti ini terjadi karena rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Masyarakat tidak mudah lagi percaya pada partai politik dan janji-janji yang dibawanya. Sehingga, strategi buka kartu yang mengungkapkan kebobrokan partai lain menjadi strategi utama ketimbang mengambil hati masyarakat. Karena hal ini lebih mudah daripada bekerja keras mengambil hati masyarakat yang sudah tidak percaya dengan partai politik.

Menurut Taslim Chaniago, Anggota DPR Komisi III,  kepada Metro TV pada tanggal 23 Februari 2013, tahun 2013 adalah tahun politik buka kartu. Menurutnya buka-buka kartu ini tentu tidak hanya berhenti pada satu partai politik. Karena menurutnya, semua partai tidak bebas dari masalah. Harapannya, politik buka kartu akan berakhir setelah proses pencalonan legislatif selesai pada akhir 2013. Sehingga tokoh-tokoh yang muncul setelahnya adalah tokoh-tokoh yang (cenderung) lebih bersih.

Tahun 2013 menjadi tahun ketidakpastian politik. Kasus-kasus korupsi di tubuh partai semakin terbuka dan menjadi mangsa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konflik internal partai semakin besar, tidak hanya karena kasus yang terjadi, tetapi juga karena tidak mendapatkan ‘restu’ untuk mencalonkan diri. Potensi konflik ini juga dapat mengancam ekonomi jika konflik internal partai tidak kunjung selesai. Di tengah krisis partai Demokrat, SBY mengambil alih kendali partai setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, berurusan dengan KPK. Padahal, SBY sebagai presiden harusnya lebih mengutamakan memimpin negara, memajukan ekonomi, dan menjaga hak setiap warga negara yang sering kali terdiskriminasi, daripada disibukkan oleh konflik internal partai. Dalam carut marut politik ini, siapa lagi yang paling dirugikan selain rakyat?