Perlukah Memberikan Gelar Pahlawan kepada (alm) Soeharto?

Soeharto

Soeharto

Saya pribadi tidak membenci Soeharto secara personal walau saya mengkritisi habis2an kebijakan beliau. Ada yang mengatakan bahwa kita harus memberikan Tanda Jasa pada (alm) Soeharto karena keijakannya dalam pembangunan. Setiap pemimpin wajib melakukan pembangunan dan menaikkan kesejahteraan sosial, tanpa melupakan hak asasi rakyatnya.

Mengapa saya mengatakan tidak diperlukan tanda jasa kepahlawanan kepada Soeharto? Karena banyak pelangaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh beliau (Tidak urut berdasarkan tahun):

1. Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari)

http://en.wikipedia.org/wiki/Malari_incident

2. NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan)

Melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik praktis. Beberapa kampus ditutup dan diduduki tentarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Normalisasi_Kehidupan_Kampus/Badan_Koordinasi_Kemahasiswaan

3. Peristiwa talangsari (1984-1987)

Tindakan represif yang diambil Soeharto terhadapkelompok-kelompok Islam yang dianggap ekstrem juga mengakibatkan meletusnya peristiwa Talangsari1984-1987 mengakibatkan korban 130 orangmeninggal, 77 orang mengalami Pengusiran atauPemindahan Penduduk Secara Paksa, 53 orang orangTerampas Kemerdekaanya, 45 orang mengalamiPenyiksaan, dan 229 orang mengalami Penganiayaan.

4. Penyerangan dan Pelanggaran HAM di Timor Leste.

Penyerangan militer Indonesia ke Timor Leste tahun 1975. Pada tahun 1975, Portugal keluar dari Timor – Timur dan membangung pemerintahanya di Pulau Atauro diaman pulau tersebut hanya berjarak 25 kilometer dari Pulau Timor. Pada Tanggal 7 Desember 1975 Indonesia menginvansi ibu kota Dili sebuah negara miskin yang kecil atas nama humantutarian intervention. Negara lain tak bisa melakukan agresi dalam rangka humanitarian intervention. Namun Indonesia menyerang bukan karena humanitarian intervention.Penyerangan 1975 sama sekali tidak adil atau benar, jika dilihat dari jus ad bellum.

Selama pendudukan Indonesia pada tahun 1975 – 1999 banyak rakyat Timor Timur yang menderita dan dianiaya serta diisolasi dari dunia luar.Kebanyakan rakyat Timor Timur pada masa itu tidak bisa mengakses informasi dari luar negeri. Timor Timur dikucilkan dari dunia internasional

http://erabaru.net/nasional/50-jakarta/15521-pelanggaran-ham-indonesia-timor-leste-tidak-berbasis-korbanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Balibohttp://nasional.kompas.com/read/2008/07/14/22403141/Pelanggaran.HAM.Tanggung.Jawab.RI-Timor.Leste

5. Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998.

Peristiwa ini terjadi menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) 1997 dan Sidang Umum (SU) MPR 1998. di masa ini wacana pergantian Soeharto mulai disuarakan. 23 aktivis pro-demokrasi dan masyarakat yang dianggap akan bergerak melakukan penurunan Soeharto menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa. Komando Pasukan Khusus, (KOPASSUS) menjadi eksekutor lapangan, dengan nama operasi “Tim Mawar”. 9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang

6. Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998

Diawali tuntutan aktivis dan mahasiswa pro demokrasi, untuk mendorong reformasi total dan turunnya Seohatro dari jabatannya karena krisis ekonomi dan maraknya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Soeharto. Tindakan represif penguasa melalui kaki tangan aparatur negara; ABRI dan Polisi menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas (yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan).

7. Peristiwa 13–15 Mei 1998Terjadi penculikan dan penghilangan paksa.

Pemerintahan Soeharto tidak sanggup mengendalikan tuntutan mahasiswa dan masyarakat, sehingga direspon dengan sebuah “Penciptaan dan pembiaran” kekerasan dan kerusuhan pada 13-15 Mei 1998. dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu, pengusiran paksa yang terjadi diseluruh wilayah DKI Jakarta dan di beberapa daerah di Indonesia oleh kelompok massa dalam jumlah besar, namun tidak dilakukan upaya baik itu pencegahan, pengendalian maupun penghentian oleh aparat keamanan dibawah tanggungjawab alm Soeharto.

 

Daftar kejahatan Ham Berat:

1. Kasus Pulau Buru (1965-1966)

Penangkapan terhadap para korban tanpa surat perintah dan tanpa melalui proses pengadilan terlebih dulu. Korbannya sangat spesifik, yakni mereka yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan masal, dan dibuang ke pulau buru.

2. Penembakan Misterius “Petrus” (1982-1985)

Operasi rahasia Pemerintahan Suharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Pada Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di an­­taranya 15 orang tewas ditembak. Ta­hun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di an­taranya tewas ditembak. Korban dibunuh tanpa adanya pengadilan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan_misterius

3. Kasus Tanjung Priok 1984

Peristiwa Tanjung Priok adalah kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Pengunjuk rasa menuntut pembebasan saudara-saudara mereka yang ditahan di kantor Komando Distrik Militer (KODIM). 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparathttp://www.komnasham.go.id/profil/tentang-komnas-ham/1086-pengadilan-ham-ad-hoc-kasus-tanjung-priok-sebuah-catatan

4. Kebijakan Daerah Operasi Milite (DOM) di Aceh dan Papua

DOM ACEH (1989-1998)Dari data yang diserahkan LSM kepada Komnas HAM antara lain, ada korban yang diculik, dianiaya, disetrum, dan kemudian ditembak di depan umum. Ada pula yang diperkosa di depan anak atau di depan suaminya. Peristiwa pembantaian, penyiksaan, perkosaan yang dirasakan rakyat Aceh a dilakukan oleh aparat militer selama DOM.

DOM PAPUA (1963-2003)

1966-67: pemboman udara Pegunungan Arfak

Jan-Mar 1967: pemboman udara dari Ayamaru dan daerah Teminabuan1967: Operasi Tumpas (penghapusan operasi). 1.500 diduga tewas di Ayamaru, Teminabuan dan Inanuatan.

Apr 1969: pemboman udara dari Danau Wissel Kabupaten (daerah Paniai dan Enarotali); 14.000 selamat melarikan diri ke hutan.

Mei 1970: Pembantaian perempuan dan anak-anak oleh tentara Indonesia. Saksi melaporkan melihat seorang wanita memusnahkan, membedah bayinya di tempat dan pak bibi bayi-diperkosa.

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Papua

5. Peristiwa 27 Juli 1996

Pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jl Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.

http://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_27_Juli

 

Aspek Hukum


Sekarang kita bahas dari aspek hukum. Landasan Konstitusional berbangsa dan bernegara kita dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat tahun 2002 Bab I tentang Bentuk Kedaulatan, pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum“.

Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28I ayat (5) yang menegaskan cita-cita bangsa Indonesia yakni untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Pada awal Reformasi, pemikiran reformis bangsa Indonesia juga dituangkan dalam TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Lebih jauh dalam Bab IV tentang Hak keadilan khususnya pasal 7 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakukan hukum yang adil.

Acuan kebijakan negara berupa TAP MPR IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004, Bab II tentang kondisi umum, MPR mengakui secara ekplisit bahwa krisis hukum di rezim Soeharto

“mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.”

UU No. 26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM, dimana dalam bagian umum angka 1 penjelasan disebutkan:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “extra ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia”

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh para korban dan keluarga korban yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto merupakan kasus-kasus yang dikategorikan sebagai Hostis Humanis Generis. Karena itu, negara dan pemerintahan mana pun dan kapan pun berkewajiban untuk melakukan penghukuman atas kasus-kasus tersebut. Pemerintah saat ini juga berkewajiban memastikan semua pihak yang diduga bertanggung jawab atas kasus-kasus yang dikategorikan sebagai musuh semua umat manusia untuk taat pada proses hukum.

 

Pemberian Tanda Jasa Memberikan Luka Dalam terhap Korban

PemberianTanda jasa kepahlawanan hanya memberikan luka terhadap korban kemanusiaan. Pemerintah yang memberikan tanda jasa tersebut seakan menutup mata atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pelaku, bahkan meperbolehkan pelanggaran HAM atas nama pembangunan dan keamanan.

Rencana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, saya nilai kurang cermat karena kita harus memperhatikan fakta dan implikasinya secara sosial, politik dari kebijakan tersebut. Prioritas dan kewajiban saat ini adalah secepatnya melakukan penuntutan dan pemulihan atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM terjadi, bukan memberikan gelar pahlawan bagi Soeharto.