Intervensi Pemerintah dalam Pasar Tanah dan Konstruksi

Konstruksi rumah

Konstruksi rumah

Terdapat tiga bentuk intervensi pemerintah yang dapat dilakukan

  1. Pajak dan subsidi pada pembangunan
  2. Kebijakan regulasi: kesehatan dan keamanan di gedung dan pengontrolan pada penggunaan tanah.
  3. Kebijakan pengontrolan harga pada pembangunan

 

A. Pajak dan subsidi pada pembangunan

 

Pajak

1. Pajak kepada produsen

Pemerintah dapat menerapkan atau menambah pajak pada barang atau jasa dengan tujuan untuk mengurangi jumlah yang ditawarkan di pasar. Pajak semacam itu yang dikenakan pada produsen akan meningkatkan biaya input dari produsen. Dengan demikian, mengurangi penawaran pada semua harga. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan tujuan

  • Memberikan pajak pada materi pembangunan yang berbahaya atau tidak ramah lingkungan. Ini akan meningkatkan harga material tersebut dan mendorong pembangun untuk menggunakan material alternative yang lebih aman.
  • Peningkatan pajak pada energi yang digunakan seperti gas dan listrik. Ini akan mendorong pengguna komersial untuk lebih hemat energy dan lebih peduli lingkungan.
  • Memberikan pajak pada produsen manufaktur yang menghasilkan polusi. Contohnya adalah produsen semen. Bila pajak ini cukup tinggi, akan mendorong produsen untuk menanam investasi pada metode produksi yang menghasilkan polusi lebih rendah, sehingga pajak yang dikenakan pada mereka lebih rendah.

2. Pajak kepada konsumen

Semakin tinggi pajak yang dikenakan pada konsumen, maka semakin rendah sisa pendapatan yang dapat mereka gunakan.  Sisa pendapatan setelah dipotong pajak akan lebih rendah. Ini akan mengurangi konsumen untuk membeli barang dan jasa. Sehingga kurva penawaran akan bergeser turun ke kiri. Dengan ini kita dapat mendorong penghuni rumah untuk mengurangi penggunaan energi. Tetapi efektifitas dari kebijakan tersebut akan tergantung pada elastisitas relatif dari permintaan diantara berbagai barang dan jasa. Terlebih lagi, kondisi ini dapat lebih kompleks karena konsumen dapat terus menggunakan energi dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya tetapi mengurangi pengeluaran esensial seperti makanan dan pakaian. Kemudian dampak dari kebijakan tersebut dapat tertunda dengan konsumen mengambil pinjaman agar tingkat konsumsi mereka sama seperti sebelumnya.

 

 Subsidi

Pemerintah dapat memberikan subsidi pada produsen atau konsumen untuk mendorong produksi dan konsumsi dari aktifitas tertentu.

1. Subsidi pada produsen

Uang yang ditujukan untuk meningkatkan penawaran dapat diarahkan pada produsen yang menyediakan barang atau jasa yang berguna pada masyarakat. Contoh:

  • Produsen manufaktur yang memproduksi alat atau material penghemat energi dapat diberikan uang untuk mendorong hasil produksi yang lebih tinggi, harga yang lebih murah, dan riset lanjutan. Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang ramah lingkungan juga dapat diberikan subsidi yang sama oleh pemerintah.
  • Produsen manufaktur yang menggunakan metode produksi yang sekarang tidak dapat diterima lagi karena polusi dan/atau keamanan dapat menerima subsidi untuk membeli peralatan yang lebih modern untuk menggantikan yang lama atau untuk mempelajari teknik yang baru.
  • Subsidi dapat digunakan untuk mendorong perusahaan menyediakan jasa yang lebih beraneka ragam bila perusahaan itu terlibat dalam pemenuhan kepentingan publik, misalnya transportasi publik.

2. Subsidi pada konsumen

Contoh dari pemberian subsidi pada konsumen adalah jika pemerintah lokal ingin adanya peningkatan kualitas perumahan di daerah tersebut. Untuk mendorong masyarakat meningkatkan kualitas rumah mereka, dapat diberikan „subsidi peningkatan rumah“ dan/atau „subsidi renovasi“. Kekurangan dari kebijakan ini adalah harga barang-barang yang diperlukan untuk renovasi rumah akan naik, karena permintaan barang-barang tersebut naik.

 

 

B. Kebijakan regulasi: kesehatan dan keamanan di gedung dan pengontrolan pada penggunaan tanah

 

1. Kesehatan dan keamanan pada pembangunan

Perusahaan yang terlibat pada manufaktur, konstruksi, atau penyedia jasa, riset dan pengembangan (R & D) didorong untuk:

  1. Meningkatkan kualitas produk sehingga lebih disukai oleh konsumen. Peningkatan tersebut akan membantu untuk mempertahankan atau meningkatkan permintaan pada produksi tersebut, yang meningkatkan pendapatan perusahaan pemroduksi.
  2. Mencari jalan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan tersebut lebik kompetitif. Contohnya perusahaan dapat mencari material yang baru dan lebih murah, yang menjalankan fungsi yang sama seperti material sebelumnya.
  3. Meningkatkan produktifitas dengan mencari metode produksi atau penyedia jasa yang lebih cepat dan efisien.

Selain meningkatkan kualitas, ketiga tindakan di atas akan berakibat pada bergesernya kurva penawaran ke kanan, karena teknologi adalah bagian dari fungsi penawaran. Tetapi, penerapan dari teknologi tersebut pada proses produksi atau pembangunan dapat dipandang oleh badan regulasi sebagai sesuatu yang tidak aman bagi pekerja yang terlibat atau bagi konsumen. Jadi regulasi keamanan, standar pembangunan, atau standar manufaktur dapat diterapkan dengan:

  1. Memodifikasi teknologi baru yang lebih aman dan lebih dapat diterima oleh badan regulasi.
  2. Membalikkan perubahan teknologi secara keseluruhan dengan melarang penggunaan teknologi yang kurang aman, secara hukum.

Pada kedua poin di atas, kurva penawaran akan kembali ke kiri. Pada poin b di atas, kurva penawaran akan kembali secara menyeluruh ke sebelumnya.

 

2. Pengontrolan penggunaan tanah: land use planning

Misalnya, walau sebuah manufaktur ingin membangun di area tertentu karena lokasinya yang dekat pasar, dekat bahan mentah, atau dekat jalan utama, ini dapat dilarang jika ini menghasilkan konflik penggunaan tanah. Memperbolehkan pembangunan industri di wilayah pemukiman penduduk atau di daerah cagar alam dapat mengakibatkan dampak sosial pada penduduk. Dampak tersebut dapat berupa peningkatan polusi, kemacetan lalu lintah ke dan dari perusahaan tersebut, kehilangan area hijau, dan lain sebagainya. Perencana juga dapat menolak aplikasi semacam itu karena mereka memperkirakan adanya pengembangan yang sama di masa depan. Menyetujui semua proposal dapat mengakibatkan penawaran berlebih pada bisnis dan bangunan semacam itu, yang mengakibatkan kegagalan bisnis.

Perencana dapat mencoba membuat zona bisnis dan/atau zona industri atau taman. Pada pengembangan semacam itu, bukan hanya perusahaan mendapatkan keuntungan dari kedekatannya terhadap pemasok, tapi juga dari kedekatannya pada kompetitor mereka sehingga mereka dapat lebih mengenal pasar. Ini dikenal dengan istilah agglomeration economies.

 

 

C. Kebijakan pengontrolan harga pada pembangunan

Karena berbagai sebab, pemerintah lokal atau pusat dapat merasa bahwa hasil pasar (harga ekuilibirium) untuk beberapa barang dan jasa tidak adil. Karena itu mereka dapat menerapkan pengontrolan harga maksimum dan pengontrolan harga minimum

 

1. Pengontrolan harga maksimum (price ceilings)

Pengontrolan harga maksimum adalah penentuan harga maksimum yang legal dari sebuah barang atau jasa dimana penyedia dari barang dan jasa tersebut tidak diperbolehkan untuk menarik harga di atas harga yang ditentukan ini. Pembatasan ini akan diterapkan misalnya, jika pemerintah merasa bahwa harga pasar dari barang tertentu (misalnya penyewaan rumah) atau jasa (misalnya biaya survei penilaian atau survei structural yang dibutuhkan untuk mendapatkan finansial untuk pembelian rumah), terlalu tinggi bila dilihat dari sudut pandang konsumen.

Penting untuk diperhatikan bahwa, sama seperti kebijakan pada umumnya, terdapat efek samping positif atau negatif.

 

2. Pengontrolan harga minimum (price floors)

Pengontrolan harga minimum adalah situasi di mana pemerintah menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat menarik harga atau menawarkan di bawah harga minimum yang ditentukan. Sehingga kebijakan semacam itu dibuat pada saat pemerintah merasa harga yang ditentukan oleh pasar terlalu rendah.