Citizenship and Urban Politics

Sampai sebelum saat dekat2 ini kewarganegaraan dianggap sebagai “old fashioned” atau kuno di social science. Sebagai bahasa formal dari konstitusi, kewarganegaraan tsb menggambarkan “model warga” yg memiliki sedikit kesamaan pada populasi yg beranekaragam dari kota dan desa. Pada tahun 2009an kita menyaksikan bangkitnya ketertarikan pada masalah kewarganegaraan. Ketertarikan ini muncul dari adanya perhatian (concern) baru pada hubungan segitiga antara individual, komunitas dan pemerintah.Secara khusus, ini merefleksikan bhw hubungan tersebut mulai rusak: individual dikucilkan dari komunitas mereka dan institusi negara tidak bisa diakses dan tidak responsif . Pada dasarnya apakah ikatan yg menghubungkan individual, komunitas, dan negara dan bgmn ikatan tsb dapat terus bertahan. Social scientist mengambil ide dari teori politik dan filosofi, yg bahkan berawal dari jaman Yunani kuno, untuk merepresentasi ulang konsep kewarganegaraan untuk bantu kita mengerti dinamika urban politics hari ini

Bagian pertama dari bab ini melihat pada argumen klasik menghubungkan kewarganegaraan dan urban politik, fokus pd tema identifikasi dari komunitas, partisipasi politik dan pendidikan politikBagian kedua mempertimbangkan bangkitnya ketertarikan (teori dan kebijakan) pada kewarganegaraan, membedakan antara dari sudut pandang “hak individual” dan dari sudut pandang “keanggotaan komunitas”

Kewarganegaraan dan urban politics: argumen2 utama

Apa yg bisa disumbangkan dari teori kewarganegaraan untuk mengerti urban politics? Untuk menjadi warga negara adalah menjadi anggota dari komunitas politik dengan hak dan kewajiban pada komunitas tersebut. Meski sebuah negara yg memberikan status kewarganegaraan pada individu, banyak hak dan tugas dari warganegara dilakukan pada tingkat lokal. Masyarakat bertemu (come into contact) dengan politisi atau pejabat publik pada tingkat desa atau kota, menerima pelayanan dan tunjangan dari negara dan berorganisasi/berkumpul bersama di dalam komunitas2

Hubungan antara kewarganegaraan dan kota kembali pada jalan kota Athenian, dimana demokrasi memiliki kualitas “face to face” (bertemu muka), berdasar pada pertemuan publik dan debat publik. Pada jaman medieval, istilah “warga negara” digunakan untuk penghuni dari kota, yg punya hak2 tertentu yg tidak dimiliki oleh orang yg tinggal di luar tembok kota. Seperti Rousseau susun dalam “The Social Contract”: “houses make a town, but citizens a city”. Hari ini kamus masih mendefinisikan warga negara sebagai penghuni dari kota

Hubungan antara kewarganegaraan dan urban politics memiliki sejarah yg panjang dan berdasar pada 3 proposisi berikut:

1). Kewarganegaraan berasal dari identifikasi komunitas dan keanggotaan

2). Aksi sipil (civic actions) dan partisipasi politik terkonsentrasi pada tingkat lokal

Program aksi sipil yang juga dikenal sebagai proyek aksi sipil, adalah jenis operasi yang dirancang untuk membantu suatu daerah dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya dari kekuatan militer atau organisasi sipil untuk melakukan program jangka panjang atau proyek jangka pendek (wikipedia)

3). Pemerintahan lokal dan urban politics menyediakan sebuah kewarganegaraan

Di bawah ini tiga argumen yg overlap tsb dianalisa dan dicari asalnya dan dianalisa relevansinya pada jaman modern.

 

  1. 1.      Kewarganegaraan dan Identitas Komunitas

Marshal (1964) berargumen bahwa kewarganegaraan menyebabkan sentimen kepemilikan langsung kemasyarakat, berdasarkan loyalitas dibandingkan dengan peradaban yang benar-benar umum untuk semua. Held (1993:45) mencatat, sejarah dan praktek kewarganegaraan secara tradisional berpusat pada gagasan bahwa masyarakat yang ditetapkan secara geografis.

Pentingnya pemerintahan lokal dan politik warganegara perkotaan dapat dinyatakan dalam tujuan praktis dan tujuan moral. Untuk alasan praktis dan teknis, fungsi politik dan administratif didesentralisasikan menjadi level lokal. Argumen ini praktis melihat kota kami sebagai arena kunci untuk bertindak keluar dari hak dan kewajiban kewarganegaraan.

 

Secara alternatif, Pentingnya pemerintahan lokal dan politik warganegara perkotaan dapat dapat dipahami pada tujuan moral. Menurut pandangan ini, pemerintahan lokal dan politik perkotaan memiliki kepentingan moral dan simbolik serta relevansi praktis

 

Hubungan anrara komunitas dan kewarganegaraan mendominasi komentar Tocqueville dalam demokrasi pada abad ke 19 di Amerika. Dalam studinya terhadap New England, Tocqueville menyoroti peran “town father” yang melibatkan diri dalam asosiasi sipil lokal dan “self-government”.

 

Hubungan antara identifikasi komunitas dan kewarganegaraan adalah subjek dari banyak perdebatan. Argumen klasik mengenai kewarganegaraan dan identifikasi komunitas sendiri saling bertentangan. Waber mengatakan kewarganegawaan adalah antitesis dari kesetiaan masyarakat tradisional. Seperti yang dijelaskan oleh Turner “Untuk menjadi kota adalah dengan mewarganegarakan individu” (1991:49). Pada saat itu, kewarganegaraan terlihat dalam hal pembebasan individials dari ikatan tradisional dan tradisi lokal.

 

Relasi antara komunitas dan kewarganegaraan lebih kontrofersial dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan perkotaan. Dalam satu argumen, yang menyebar dengan konsep-konsep populer dan umum, menimbulkan keraguan atas relevansi keanggotaan komunitas dan identifikasi pada 1990-an. Dikatakan bahwa masyarakat lokal kurang signifikan dalam konteks tren sosial dan ekonomi yang luas.  Sebagai komunitas yang semakin tidak terkait dengan lokalitas, relevansinya sebagai prinsip pengorganisasian dalam politik perkotaan menurun Ini diargumentasikan dengan realitas baru kehidupan perkotaan yang berhubungan dengan suatu cluster ide-ide baru, meliputi pilihan, keragaman, pluralisme, dan kompetisi, yang merupakan prinsip-prinsip pengorganisasian baru untuk politik perkotaan dan kewarganegaraan.

  1. 2.      Kewarganegaraan dan Partisipasi

Yang paling penting dalam argumen ini bagaimanapun bergantung pada pentingnya partisipasi aktif dalam pemahaman kita tentang demokrasi dan kewarganegaraan. Jika partisipasi dilihas sebagai ciri penting dari demokrasi, memungkinkan politik perkotaan akan dianggap sebagai pusat untuk realisasi ungkapan kewarganegaraan.

 

Di satu sisi, berkaian dengan negara kota Athena dan ide-ide Rousseau dan tocquueville, ada terdapat yang menekankan “demokrasi langsung”. Partsipasi dapat dengan menghubungi politisi dan pejabat pemerintah, bergabung dengan kelompok penekan, menghadiri pertemuan, menandatangani petisi atau menunjukkan. Hal ini merujuk pada hak warganegara untuk dapat berpengaruh dalam proses pemerintahan.

 

Dalam pandangan kontras demokrasi, khususnya yang terkait dengan Schumpeter (1943), berpendapat bahwa partisipasi rakyat luas adalah tidak praktis dalam masyarakat modern dan membuat sistem politik menjadi tidak stabil. Partisipasi tidak praktis karena cara-cara hidup tradisional sudah ditinggalkan. Masyarakat tidak lagi mempunyai waktu untuk waktu dan kecenderungan untuk melibatkan diri dalam kehidupan lokal harian mereka. Politik demokratis bekerja atas dasar dari pembagian kerja. Warga memilih perwakilan untuk mengatur bagi mereka dan, antara pemilu, keterlibatan mereka dalam politik terbatas pada pada para pemimpin mereka.

 

  1. 3.      Politik Perkotaan dan Pendidikan Masyarakat

 

Arena lokal telah lama sebagai “sekolah” untuk kewarganegaraan. argumen ini memiliki  dimensi pratis didasari pada gagasan bahwa pelatihan kewarganegaraan di tingkat lokal mempersiapkan individu, khususnya para pemimpin potensial, untuk keterlibatan politik di tingkat nasional. Seperti yang dikatan oleh Mill (19754) kita tidak belajar membaca atau menulis, naik atau berenang, dengan diberitahu bagaimana melakukannya, tapi dengan melakukan hal tersebut, sehingga hanya dengan berlatih pemerintah populer dalam skala terbatas, maka orang akan belajar bagaimana untuk berlatih hal tersebut di skala yang lebih besar. Tocqueville berpendapat bahwa rapat desa adalah untuk kebebasan seperti  sekolah dasar mengajarkan  ilmu pengetahuan, mereka membawa hal itu dalam menjangkau orang-orang, mereka mengajar manusia bagaimana menggunakan dan menikmatinya.

Terdapat pula argumen moral yang mengatakan bahwa kewarganegaraan adalah cendikia pada level lokal. Oakeshott (1975) berargumen bahwa kewarganegaraan menunjukkan pertimbangan moral, sementara Wildavsky mendefinisikan kewarganegaraan sebagai perkembangan moral.

Di Negara Amerika dan negara-negara Eropa keterlibatan politik di tingkat lokal dapat membentuk batu loncatan untuk jabatan politik nasional. Pemerintah lokal secara potensial adalah penting untuk membangun kompetensi warganegara, tetapi pengetahuan dan partisipasi warga negara tidak dapat diambil.