Sebuah Gugatan Angin-Anginan

I

KONDISI BBM DI DALAM NEGERI

Awal tahun 2008, harga minyak bumi di pasaran dunia menunjukkan tren naik. Hingga bulan mei 2008, harga minyak dunia telah menjadi 2 kali lipat dibandingkan harga tahun lalu dibulan yang sama. Re-evaluasi harga komoditas minyak mentah di pasar global memberikan dampak yang signifikan terhadap fluktuasi indeks harga komoditas lainnya dan menyebab inflasi yang dapat menimbulkan krisis bila berada dalam level yang tidak wajar. Melihat perkembangan yang tengah terjadi, dapat disimpulkan bahwasanya saat ini tatanan global sedang menuju kondisi krisis yang hebat. Untuk mengantisipasi terjadinya kondisi yang lebih parah, beberapa ahli menginginkan pemerintah masing-masing negara mengambil kebijakan yang sangat progresif seperti re-evaluasi harga BBM di negaranya.

Posisi Indonesia dapat dikatakan bahwasanya saat ini berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dengan naiknya harga minyak mentah dunia. Di sisi produksi minyak mentah, Indonesia justru mengalami penurunan dari 1.1 juta barel/hari menjadi 0.927 juta barel/hari. Setelah dipotong 15% milik perusahaan minyak (contract production sharing –KPS) dan cost recovery 15%, bagian pemerintah tinggal 669.757 barel per hari. Ditambah domestic market obligation (DMO) 25% yang disisihkan dari KPS, total minyak mentah pemerintah 704.520 barel per hari. Dari jumlah ini, sebesar 80% atau 563.626 barel masuk kilang BBM Pertamina untuk selanjutnya didistribusikan di dalam negeri. Minyak mentah yang diekspor hanya 140.904 barel per hari. Itu sebabnya, Indonesia tidak bisa menikmati windfall profit dari lonjakan harga minyak mentah dunia.

Sumber: BPH Migas

Dari tahun ke tahun, cost recovery (biaya operasi) terus meningkat seiring dengan lonjakan harga minyak mentah. Jika pada tahun 2004, cost recovery sebesar US$ 5,3 miliar, pada tahun 2007, cost recovery mencapai US$ 8,3 miliar atau sekitar Rp 75,5 triliun. Angka itu hampir sama besar dengan ekspor minyak mentah Indonesia tahun 2007 yang mencapai US$ 9,2 miliar. Dana subsidi BBM sebesar Rp 35 triliun yang hendak dihemat pemerintah dengan menaikkan harga BBM 30% mulai akhir Mei 2008 hanya separuh dari nilai cost recovery itu.

Cadangan terbukti minyak mentah Indonesia masih cukup besar. Produksi menurun karena dalam lima tahun terakhir, kegiatan eksplorasi sepertinya terhenti. Disamping itu, lebih dari 88% sumur minyak Indonesia dikuasai asing. Bila dihitung kepemilikan minyak mentah perusahaan asing di perusahaan nasional, dominasi asing bisa lebih dari 90%. Melihat harga minyak mentah yang terus meningkat, asing sengaja tidak menggenjot produksi. Mereka menunda kenaikan produksi hingga harga minyak mentah berada pada level yang lebih tinggi lagi.

Disisi konsumsi, Indonesia termasuk negara yang membutuhkan BBM dalam jumlah besar. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, angka konsumsi Indonesia mencapai 35 jutakiloliter per tahun dan disertai dengan perilaku tidak bijaksana dalam pemanfaatannya. Pemborosan BBM tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, namun juga dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat industri.

Kenaikan harga BBM akan berdampak langsung kepada kenaikan biaya produksi industri manufaktur yang selama tiga tahun ini mengalami pengkerutan dan percepatan de-industrialisasi. Percepatan de-industrialisasi akan semakin mengurangi daya serap tenaga kerja industry. Diperkirakan akan terjadi pemotongan jumlah karyawan sebesar 250 orang/sektor industry atau sekitar 19 juta pengangguran akan bertambah. Disamping itu diperkirakan akibat kenaikan BBM ini, angka kemiskinan yang semula 49 juta orang akan bertambah lagi sekitar 19 juta orang.

Kondisi APBN Indonesia Tahun 2008

APBN 2008 diasumsikan bleeding sebesar 90 triliun dengan 50 triliun untuk subsidi dan sisanya untuk pembelian BBM dari 35 juta kiloliter menjadi 40 juta kiloliter. Untuk membendung dana APBN tersebut ada beberapa rancangan solusi yang dapat dilakukan pemerintah :

1. Efisiensi

· Memotong subsidi

· Memotong anggaran 10 % di setiap departemen ( Hal ini sudah diajukan namun departemen menolak)

2. Utang

· IMF ( sudah dilakukan oleh pemerintah, namun tidak mencapai ½ untuk menutupi anggaran APBN yang bleeding)

· Obligasi ( Obligasi tidak laku)

3. Pajak

Optimalisasi pajak dan menaikan pajak.

4. Menaikan harga BBM

Kenaikan harga BBM menjadi pilihan pemerintah dikarenakan pemerintah tidak dapat membendung anggaran APBN untuk BBM yang membelendung tinggi.

Kelangkaan dan Kenaikan Harga-harga Komoditas Pangan

Pada akhir tahun 2007, cadangan makanan dunia merosot ke tingkat paling rendah selama 25 tahun terakhir dan mengakibatkan kelangkaan pangan. Kenaikan harga sumber utama karbohidrat seperti beras (6-10%), terigu (50%) dan gula, serta sumber utama protein seperti kedelai (lebih dari 100%) dan minyak goreng yang sangat tinggi, akan memicu kemerosotan daya beli yang akan berdampak pada peningkatan rasio kredit bermasalah. Ancaman kelangkaan dan kenaikan harga pangan tersebut dapat memicu masalah social politik yang serius.

Menjelang kampanye 2004, presiden SBY selalu berjanji akan melakukan revitalisasi pertanian. Jika itu benar, Indonesia pasti sudah mengalami peningkatan produksi pangan sehingga Indonesia justru dapat menarik manfaat dari kenaikan harga pangan internasional pada tahun 2008. Tetapi yang terjadi sebaliknya, kita mengalami kesulitan pangan dalam negeri.

Salah satu kebijakan yang kontra dengan keadaan krisis pangan adalah kebijakan menteri perdagangan untuk mengijinkan peningkatan ekspor pupuk. Akibatnya, terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pupuk (40%) di beberapa daerah, serta penggunaan pupuk alternative, termasuk cair yang sering tidak sesuai dengan standard an spesifikasi.


Pemerintah Indonesia Yang Tidak Pro-rakyat dan Tidak Demokrasi

Dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, jelaslah bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tidak pro-rakyat. Mereka tidak menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi pemerintahan. Kenaikan harga BBM, ekspor pupuk, impor gula adalah beberapa diantara bukti kebjakan yang mencekik rakyat Indonesia. uang yang sudah disediakan malah dipakai untuk dana birkrasi yang terlampau membelit dan diubelitkan.

Selanjutnya, Pemerintah pun tak menggubbris kedaulatan rakyat. Meskipun mereka tak melarang rakyat untuk bicara, namun semua itu percuma saja, karena pada kenyataanya apa yang menjadi suara rakyat tak didengarkan. Pemerintah tak demokratis, memang. Selain tak mendengarkan rakyat merekapun tak menepati apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Tak ada lagi kenaikan harga BBM dan revitalisasi pertanian adalah beberapa hal yang ternyata merupakan janji belaka. Rakyat lagi-lagi dikhianati

Sikap Kritis Yang Harus Diambil Atas Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga BBM

Ketika Pemerintah mengambil kebijakan yang untuk menaikkan harga BBM, sudah sewajarnya kita mempertanyakan kinerja Kementerian ESDM, bagaimana tidak? Kebijakan menaikkan harga BBM adalah solusi tergampang –yang bahkan untuk menghasilkannya tak perlu berpikir- ibaratkan anak kecil, ketika uang jajan habis, yah, tinggal minta kepada Sang Ibu. Terlalu mudah mereka menyerah terhadap masalah naiknya harga minyak dunia.

Ketika nasi telah menjadi bubur, ketika BBM terlanjur naik, maka beberapa hal yang seharusnya kita lakukan antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap mengalirnya APBN. Masyarakat Indonesia sudah berkorban terlalu banyak hanya untuk memenuhi anggaran APBN. Merupakan suatu tindakan yang amat bodoh untuk kemudian membiarakannya dana APBN tsb mengalir dengan kebocoran diamana-mana. Tentunya tugas pengawasan ini sangatlah berat. Tak hanya karena terlalu banyak data-data yang ditutup-tutupi sekaligus di mark-up namun juga karena kemungkinan besar akan adanya pengalihan issue kehal-hal lain. Dibutuhkan ketahanan sikap, pendapat dan ingatan yang kuat untuk terus melakukan pengawasan terhadap mengalairnya APBN.

Bantuan langsung tunai yang menjadi salah satu tameng pemerintah mengahadapi kontra atas kebijakan penaikan BBM juga harus diawasi dengan tepat penyalurannya. Sudahlah hal ini dapat dikatakan sebagai “suap” terhadap rakyat yang akan teraniaya, namun setidaknya, yang ”disuap” benar-benar masyarakat yang tidak mampu untuk mencari makan lagi.