Pertemuan Pemuda Yang Aneh…??

pillar7-society-universal-declaration-of-human-rights.jpg

Saya baru menyadari akhir-akhir ini pelajar Indonesia, khususnya mahasiswa yang saya temui di pertemuan BEM di Bandung yang sedang membahas isu Pilkada ini punya pikiran dangkal yang mau buru-buru saja. Masih aneh aja kalo ada negara yang punya kualikasi pendidikan untuk menyeleksi calon pemimpinnya. Semua negara maju gak akan pernah lagi membatasi calon pemimpinya dengan batas akademis formal yang sbenarnya bukan melanggar hak asasi saja, tapi juga merugikan bangsa itu juga.

Di pertemuan BEM bandung ini, kita sedang membahas tentang pemimpin ideal yang akan kita ungkapkan ke masyarakat. Beberapa syarat yang telah kita bahas dan sepakati adalah :

1. Pemimpin tersebut tidak pernah dan tidak akan pernah terkena “kasus” (entah gimana caranya mahasiswa jadi peramal, sedangkan jurusan yang tersedia adalah astronomi dan bukan astrologi),

2. Bertakwa terhadap tuhan yang maha esa (well,,, bererti orang atheis gak akan pernah jadi presiden, udah melaggar hak juga gak sih? )

3. (Sumpah, ini yang sebenarnya saya tentang tapi mau gak mau saya sepakatin Cuma gara-gara saya yakin walau argumen saya yang paling logis tapi mereka gak akan sepakat entah kenapa… apakah karena mereka memang belum siap dengan kelogisan macam itu atau karena pembahasan mereka tentang materi memang belum cukup) Calon pikada minimal berijazah S1. (bayangkan, mereka tadinya sepakat bahwa calon pilkada minimal berijazah S2, wah, menurut saya itu semakin menutup peluang kemungkinanan manusia-manusia berkualitas. karena sudah yakin dengan karakter peserta sidang yang saya lihat pasti menolak, saya langsung ganti mengusulkan bagaimana jika S1 saja. Dengan argument ada kemungkian kita merusak keidealan calon pemimpin kita sendiri dengan pembatasan akademis yang menurut saya aneh ini)

4. Abis itu saya lupa……

Itulah anehnya, kita yang ada di pembahasanBandung ini kan akan mengampanyekan calon pemimpin ideal yang telah kita sepakati ini, tapi menurut saya, dengan memberikan batas akademis, kita tidak mengkampanyekan pencalonan yang ideal. Seharusnya mahasiswa dapat memberikan contoh sesuatu yang tidak melanggar HAM, supaya ,masyarakat dapat belajar untuk mengenal hukum yang berdasarkan HAM. Dengan memberikanpembatasan ini, dengan alas an kita juga bisa dapat mengkampanyekan tentang pentingnya pendidikan (sepertinya tidak perlu begini juga caranya mengkampanyekan pentingnya pendidikan, ada banyak cara dong… ini malah seperti mengkampanyekan ‘lupakan saja HAM, kita cari pemimpin berkualitas sesuai dengan akademisny’, yang menurut saya belum tentu bisa didapat dengan pembatasan akademis karena pemimpin itu tidak hanya berteori duduk di bangki kuliah. Pemimipin itu kerja praktek, melatih sensibilitas, kemampuan menyelesaikan masalah, menghaddapi masyarakat, dan semua itu dapat dilatih dengan berorgnisasi. )

Sepertinya kita inilah yang membuat masyarakat mencari pemimpin yang tidak ideal dengan cara yang tidak ideal. Membuat masyarakat melihat sebelahmata dengan melihat mana calonnya yang berpendidikan tinggi saja. Bukan programnya. Membuat masyarakat lupa tentang pentingnya HAM yang seharusnya dapat kita, mahasisw, contohkan karena mahasiswa biasanya mendapatkan informasi terntang apapun lebih mudah.

pillar7-society-universal-declaration-of-human-rights.jpg